Hari Pertama Sensus Ekonomi 2026, Petugas BPS Tuban Sambangi Kelurahan Sukolilo untuk Permohonan Izin Wilayah

TUBAN – Memasuki hari pertama pelaksanaan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), sejumlah petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban mendatangi Kantor Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, pada Senin, 15 Juni 2026. Kedatangan para pejuang data ini bertujuan untuk melakukan koordinasi sekaligus mengajukan permohonan izin wilayah sebelum melakukan pendataan door-to-door ke rumah warga dan pelaku usaha.

Langkah ini merupakan bagian dari prosedur resmi pengumpulan data guna memastikan kelancaran teknis di lapangan. Mengingat pentingnya keakuratan basis data yang akan dikumpulkan, koordinasi awal dengan perangkat kelurahan dan rukun tetangga (RT/RW) setempat menjadi krusial demi membangun kepercayaan masyarakat umum.

Kepala BPS Kabupaten Tuban, Wicaksono, sempat menegaskan dalam agenda terpisah bahwa seluruh petugas lapangan dibekali dengan atribut resmi. Atribut tersebut mencakup rompi khusus SE2026, tanda pengenal resmi yang dilengkapi dengan QR code, serta surat tugas penugasan dari wilayah BPS setempat. Atribut ini wajib ditunjukkan saat meminta izin kepada otoritas lingkungan maupun warga.

Pihak Kelurahan Sukolilo menyambut baik kedatangan para petugas BPS Tuban tersebut. Perangkat kelurahan menyatakan kesiapannya untuk membantu menyosialisasikan agenda nasional sepuluh tahunan ini kepada masyarakat. Aparat setempat juga mengimbau warga, pedagang keliling, pemilik usaha rumahan, hingga pelaku usaha digital di wilayah Sukolilo agar dapat menerima kedatangan petugas dengan baik dan memberikan jawaban yang jujur serta akurat.

BPS Kabupaten Tuban sendiri menerjunkan total 1.334 petugas yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten selama periode pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Melalui gerakan bertajuk "TIR" (Terima petugas, Isi data dengan benar, Rahasia terjaga), diharapkan pemetaan struktur ekonomi riil pasca-era digitalisasi di Kabupaten Tuban dapat tercatat dengan sempurna demi melahirkan kebijakan daerah yang tepat sasaran. (Mas Naw)